2 Perguruan Tinggi Kedinasan Terbaik di Jogyakarta

universitas, sekolah tinggi, perguruan tinggi, Yogyakarta, Jogyakarta Kedinasan, Kementerian, Ikatan Dinas,

Perguruan Tinggi Ikatan Kedinasan yang di ada di Jogyakarta, Universitas Yogyakarta, Sekolah Tinggi.

Sebelum kita lanjut pada pembahasan mari, kita jajah dulu kata apa itu ikatan dinas?, seperti yang saya pahami secara singkatnya sih. Ikatan Dinas adalah sebuah program yang dikeluarkan sebuah ikatan antara sebuah perguruan tinggi kepada kementerian yang ada di Indonesia misalnya, jadi bisa dikatan bahwa Ikatan Dinas itu bahasa kasarnya bisa dikatan ikatan antara anak dengan orang tuanya.

Kenapa kita selalu butuh sekolah tinggi atau perguruan tinggi yang harus terikat dengan kampus kedinasan misalnya?, seperti yang saya jelaskan diatas bahwa ada ikatan seperti anak dan orang tua, dan misal kita lulus dari suatu perguruan tinggi tersebut maka tidak mungkin kita akan menganggur dong, mana ada orang tua yang ingin anaknya menganggur kalian pikir sendiri lah.

Untuk Perguruan Tinggi yang terikat dengan kedinasan yang berada di Yogyakarta saya disini memberikan dua sekolah tinggi yang terikat untuk lebih jelasnya kalian lihat saja dibawah ini.

1. Sekolah Tinggi Multi Media MMTC Yogyakarta


Sekolah Tinggi Multi Media “MMTC” Yogyakarta (STMM “MMTC” Yogyakarta) adalah sebuah Perguruan Tinggi Negeri yang berada di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Keberadaan STMM “MMTC” Yogyakarta diawali pada tahun 1985 dengan nama Diklat Ahli Multi Media yang berada di bawah Departemen Penerangan dan diresmikan oleh Presiden RI kala itu Soeharto, tepatnya pada tanggal 31 Juli 1985. Diklat Ahli Multi Media mendidik mahasiswa yang mereka adalah pegawai negeri sipil perwakilan dari RRI dan TVRI seluruh Indonesia.  Seiring dengan berjalannya waktu dan pesatnya perkembangan zaman Diklat Ahli Multi Media mengepakkan sayapnya, dan pada tahun 2001 mulai membuka penerimaan mahasiswa baru yang berasal dari PNS Pemerintah Daerah dan masyarakat umum lulusan SLTA.

Setelah mengalami beberapa perubahan dan perkembangan, akhirnya pada tanggal 21 April 2014 terbitlah Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Multi Media. Mengingat Sekolah Tinggi Multi Media berada di bawah koordinasi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI maka sebagai tindak lanjut terbitnya Perpres tersebut, kemudian diterbitkanlah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Multi Media dan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Multi Media sebagai dasar operasional penyelenggaraan pendidikan pada STMM.

Sampai saat ini Sekolah Tinggi Multi Media menyelenggarakan program pendidikan Diploma IV dan Starta I dengan 3 jurusan yaitu Penyiaran yang terdiri dari 3 program studi jenjang Diploma IV yakni Manajemen Produksi Siaran (Manaprodsi), Manajemen Produksi Pemberitaan (Manarita) dan Manajemen Teknik Studio Produksi (Matekstosi), jurusan Animasi dan Desain Teknologi Permainan, terdiri dari 2 program studi jenjang Diploma IV yakni pogram studi Animasi dan program studi  Desain Teknologi Permainan dan Jurusan Komunikasi Informasi Publik (KIP) dengan 1 program studi jenjang Strata I yakni Manajemen Informasi dan Komunikasi (MIK).

Selain menyelenggarakan pendidikan formal STMM juga mengembangkan kerjasama dengan berbagai institusi baik pemerintah maupun swasta, lembaga-lembaga pendidikan dan masyarakat umum. Kerjasama yang dijalankan adalah berupa pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan tingkat lanjut (S2, S3), penyelenggaraan diklat-diklat teknis dan penyewaan fasilitas.

Sesuai dengan visi Menjadi Pusat Pendidikan Tinggi Multi Media terbaik di Indonesia dan bertaraf Internasional, STMM bertekad untuk mencetak tenaga-tenaga ahli dan profesional yang handal dan siap berkompetisi di bidang Komunikasi dan Informatika (Penyiaran dan Multimedia) dan mengembangkan pelaksanaan tri dharma peguruan tinggi yang meliputi pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Dalam menjamin mutu pendidikanya,  penyelenggaraan STMM juga melibatkan para tokoh masyarakat yang memiliki keahlian sesuai bidang ilmu yang diselenggarakan di STMM. Sebagaimana tertuang dalam statuta STMM, dimana penyelenggaraan Sekolah Tinggi ini dilengkapi dengan Dewan Penyantun yang diketuai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X dan sebagai Wakil Ketua adalah Prof. Dr. Haryono Suyono. Sedangkan Anggota Dewan Penyantun STMM lainnya adalah Garin Nugroho, Dr. Ishadi SK.,M.Sc., Dr. Ir. Basuki Yusuf Iskandar, MA dan Prof. Wiendu Nuryanti.

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan jaman semoga STMM menjadi salah satu perguruan tinggi negeri yang mampu memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, bangsa dan negara serta dapat mewujudkan visinya untuk menjadi pusat pendidikan tinggi terbaik di Indonesia dan bertaraf Internasional.

Lebih detailnya ada dibawah ini:
  • Jalan Magelang Km. 6 Yogyakarta 55284 Indonesia
  • Website: http://mmtc.ac.id/
  • Tel: (+62274) 561531, 562513
  • Fax: (+62274) 623537
  • Email: info@mmtc.ac.id

2. Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional Yogyakarta


Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) adalah Perguruan Tinggi Kedinasan yang telah cukup lama hadir dan telah meluluskan ribuan mahasiswa yang kini tersebar di seluruh Indonesia. Keberadaan STPN yang memiliki sejarah panjang sebagai perguruan tinggi sejak tahun 1963 dengan nama Akademi Agraria, dapat digolongkan sebagai salah satu perguruan tinggi kedinasan tertua di Indonesia.

Lahirnya Akademi Agraria pada tahun 1963 yang merupakan cikal bakal STPN tidak dapat dipisahkan dari lahirnya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 yang telah membawa perubahan besar dalam hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia. UUPA membawa lima misi besar dalam proses Reforma Agraria di Indonesia. Lima misi utama yang diamanatkan dalam UUPA tersebut adalah :

Perombakan Hukum Agraria
Pelaksanaan Landreform
Penataan Penggunaan Tanah
Likuidasi hak-hak Asing dalam Bidang Agraria
Penghapusan sisa-sisa “Feodal” dalam Bidang agraria
Relevansi Pendidikan Tinggi Pertanahan bagi Agenda Utama Bangsa

Untuk mewujudkan agenda besar itu lahirlah salah satunya lembaga pendidikan yang diharapkan mempercepat proses pelaksanaan lima misi utama yang diamanatkan oleh UUPA 1960.

Secara khusus demi melaksanakan PP 224 tahun 1961 tentang Landreform, pemerintah segera melahirkan serangkaian kebijakan. Di antaranya adalah dibentuknya pengadilan landreform, panitia pelaksana landreform, pendanaan landreform, dan pendataan untuk menetapkan subyek dan obyek landreform. Dalam hal terakhir inilah diperlukan tenaga-tenaga spesifik dan handal yang bersama-sama panitia landreform memahami siapa yang layak ditetapkan sebagai subyek landreform dan tanah mana yang pantas dimasukkan sebagai obyeknya, hingga melakukan tugas mengukur dan mendaftar legalitasnya. Sayangnya, Indonesia belum memiliki tenaga tersebut. Saat itu yang ada hanyalah pencatat akta tanah di bawah menteri kehakiman, yang mewarisi sistem kenotariatan Belanda. Memang bentuk peraturan mengenai pertanahan termasuk peraturan pemerintah kala itu masih dikeluarkan oleh Presiden dan Menteri Muda Kehakiman. Kebijakan itu ditempuh karena Indonesia masih dalam keadaan darurat. Lahirnya UUPA-lah yang sekaligus memberi peran vital Departemen Agraria di bawah naungan Menteri Kompartemen Agraria yang dipimpin oleh Mr. Sadjarwo, membawahi departemen kehutanan, perkebunan, dan pertanian.

Untuk mengisi keperluan di ataslah, maka pada tahun 1963 didirikan Akademi Agraria di Yogyakarta dengan Jurusan Agraria, menyusul dibukanya Jurusan Pendaftaran Tanah di Semarang pada 1964. Mahasiswa Akademi diberi pemahaman baik tentang aspek keagrarian maupun aspek teknis pengukuran dan pendaftaran tanah. Sejak awal, lembaga pendidikan ini tidak memisahkan kedua aspek tersebut, apalagi menetapkan persentase pengetahuan antara yang aspek teoretis dan praktis.

Pada dasarnya, sejarah Akademi Agraria adalah sejarah atas lima misi di atas, dan bukan (hanya) sejarah sertifikasi tanah sebagaimana yang umum dipahami.Bukan sertifikat itu sendirilah yang menjadi tugas utamanya. Ia hanyalah konsekuensi dari agenda landreform. Dengan demikian maka mahasiswa Agraria harus memahami masalah-masalah agraria serta ditantang memikirkan kebijakan macam apa yang tepat untuk mencari jalan keluar atas masalah tersebut.Agenda utama landreform secara sosial memiliki arti perombakan struktur sosial berbasis penguasaan tanah; secara politik mentransformasikan warganegara yang semula adalah warga tempatan yang terikat dalam hubungan feodal-kolonial atas tanah, serta tumbuhnya kesadaran politik warga; dan secara ekonomi merupakan peletakan dasar alat produksi bagi tenaga kerja dan pemerataannya (penetapan batas maksimum) menuju negara industrial berbasis pembangunan desa

Pada tahun 1964, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria 5 Mei 1964, dibentuklah Jurusan Pendaftaran Tanah pada Akademi Agraria di Semarang. Lembaga ini juga menyelenggarakan program pendidikan Sarjana Muda. Selanjutnya pada tanggal 24 September 1971 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dibentuk Jurusan Tata Guna Tanah pada Akademi Agraria di Yogyakarta.Pada tanggal 16 Juli 1983 dilakukan penggabungan Akademi Agraria di Semarang dan Akademi Agraria di Yogyakarta dengan nama Akademi Agraria yang berkedudukan di Yogyakarta. Akademi ini memiliki 4 jurusan, yaitu: Jurusan Pendaftaran Tanah, Jurusan Tata Guna Tanah, Jurusan Hak Atas Tanah, dan Jurusan Landreform. Keberadaan Akademi ini hanya bertahan selama 3 tahun, sampai tahun 1986, Program Sarjana Muda diubah menjadi Program Diploma III.

Pada tahun 1987 dilakukan penghapusan jurusan sehingga Akademi Agraria berubah nama menjadi Akademi Pertanahan Nasional. Akademi Pertanahan Nasional mencoba merumuskan ulang dan meluaskan jangkauan pendidikannya menjadi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional pada tahun 1993. Ketika berubah nama menjadi STPN, proses di dalamnya juga mengalami perubahan, di antaranya dari Diploma III menjadi Diploma IV (setara S-I) dengan dua jurusan: Jurusan Manajemen Pertanahan dan Jurusan Perpetaan.

Pada tahun 1996, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 12 tahun 1996, juga Surat Direktorat Jenderal Pendidkan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dibuka Program Pendidikan Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadasteral. Berbeda dengan D-IV yang calon mahasiswanya adalah PNS murni yang sudah mengabdi di wilayah masing-masing, Diploma I adalah lulusan SMA atau sederajat yang direkrut lewat jalur terbuka.

Lebih detailnya ada dibawah ini:
  • Jl. Tata Bhumi No. 5, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta, 55293
  • Website: http://stpn.ac.id/
  • Telp: 0274-587239
  • Email stpn@stpn.ac.id